Berita

SUKOHARJO, KPU- Tuntas sudah kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, yang berlangsung di Sukoharjo, 6-9 Juni 2023. Kegiatan yang diikuti KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota di 11 provinsi ini ditutup Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Hasyim Asy'ari berharap kegiatan selama 3 hari dapat menghimpun masukan, input data, fakta, situasi lapangan dari jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota guna mengetahui serta memetakan kebutuhan dan biaya logistik Pemilu 2024.  Mengutip buku karya Schumacher "Thinking Globaly but Acting Localy" dia juga berharap pasca mengikuti rakornas, peserta memiliki cara pandang yang sama yakni secara nasional meski akan bertindak sebagai penyelenggara di daerah masing-masing.  "Jadi teman-teman dikumpulkan di sini supaya cara pandang nasional, ada standarisasi, cara pandangnya bagaimana kami di KPU pusat ini memahami situasi lokal, tetapi ini semua tidak mungkin kita lakukan tanpa ada tindakan-tindakan berbasis data di situasi lokal saudara sekalian," ujar Hasyim. Dan agar pemahaman sama hingga tingkat bawah, ke depan KPU menurut Hasyim juga akan membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan logistik.  Dengan adanya SOP juga diharapkan menghindari kesalahan atau kekeliruan penanganan logistik pemilu. "Seperti ketika kotak suara datang itu (diperiksa) isinya apa saja, dalam bentuk seperti apa, misalnya kotak diterima dibungkus plastik, disegel. Maka kalau diterima tidak dibungkus plastik transparan tidak disegel berarti problem," kata Hasyim. Sebelumnya, Yulianto Sudrajat merespon usulan dan kesimpulan sesi kelas peserta rapat koordinasi. Di antaranya terkait sewa dan operasional gudang.  Dia juga memastikan KPU telah membuat timeline pengelolaan logistik Pemilu 2024 yang nantinya dapat menjadi pegangan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya secara bergantian, Mochammad Afifuddin berpesan agar pengelola logistik melakukan mitigasi apa saja yang menghambat pengelolaan logistik.  Hasyim juga mengungkap ke depan Kepolisian dan Kejaksaan akan turut membantu mengawal pengelolaan logistik pemilu guna menghindari potensi masalah di kemudian hari. August Mellaz mengingatkan terkait tenggat waktu pengelolaan logistik pemilu yang ketat, oleh karena itu perlu kecermatan dan ketepatan dalam menjalankan tahapan pengelolaan logistik ini.  Dia  menyambut baik usulan yang disampaikan peserta rakornas, sebagai tanda kesiapan pengelola logistik pemilu yang lebih baik. Sedangkan Idham Holik dikesempatan berikutnya juga mengingatkan kunci pelayanan kepada pemilih di hari pemungutan suara adalah ketepatan dan keakuratan logistik pemilu. Dia juga mengibaratkan logistik sebagai sebuah harta yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan akan adanya gladi bersama serentak seluruh sekretariat dengan penentuan satu titik TPS terjauh dan rawan sebagai lokasi tujuan. Gladi ini juga bentuk kesiapan KPU dan melihat kendala serta biaya yang dibutuhkan.  Terkait usulan dan rekomendasi yang disampaikan pada akhir rakornas, Bernad memastikan rekomendasi ditingkat kesekretariatan menjadi perhatian serius dan catatan khusus bagi kesekjenan KPU untuk menindaklanjuti.  Dia mengingatkan jajaran kesekretariatan ketika berbicara logistik maka harus berbicara pada tiga tahapan, pra, pemilu dan pasca. Adapun terkait sewa gedung, Bernad menyampaikan perlu adanya verifikasi terlebih dahulu dari sekretaris provinsi, dilanjutkan SPTJM dari provinsi dan kab/kota untuk menentukan harga sewa. Terkait potensi perbedaan biaya perakitan kotak suara, sortir lipat dan pengemasan, Bernad menyampaikan akan ada surat edaran yang menetapkan standar biaya melalui surat keputusan sekretaris kab/kota. Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Utama Purwoto Ruslan Hidayat, Pejabat Eselon II di lingkungan KPU, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Jawa Tengah, serta para peserta rakornas gelombang I, di 11 provinsi. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)

SUKOHARJO, KPU- Pengelolaan logistik Pemilu 2024 dipastikan berbeda dari sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mendistribusikan kewenangan pengelolaan sejumlah jenis logistik kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Yulianto Sudrajat saat menyampaikan materi "Kebijakan Umum Dibidang Logistik Pemilu" pada Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, di Sukoharjo, Rabu (7/6/2023). "Saya percayakan sepenuhnya karena kebijakan KPU RI yang tertuang dalam PKPU yang sebentar lagi akan disahkan itu nanti akan kita distribusikan kewenangannya," ujar Drajat. Dengan kebijakan ini Drajat pun meminta KPU provinsi dan KPU kab/kota untuk menyiapkan SDM maupun perangkat yang dibutuhkan.  "Karena kita akan berhadapan dengan waktu yang sempit," tambah Drajat. Untuk memberikan arahan kepada KPU provinsi dan KPU kab/kota, KPU RI menurut dia juga akan membuat petunjuk teknis terkait pengadaan logistik.  "Setelah PKPU disahkan kita terbitkan juknisnya. Inilah perpaduan kerja sama pemilu yang besar ini jadi tanggungjawab kita bersamaan," lanjut Drajat. Hal lain yang juga disampaikan kepada peserta rakornas dari 11 provinsi yakni penggunaan e-katalog pada proses pengadaan logistik. Selain itu KPU juga akan menggunakan kembali Sistem Informasi Logistik (Silog).  "Silog untuk pencatatan, monitoring, pengembangan, pemeliharaan, bisnis proses sudah selesai, Silog menjadi alat bantu kota," tutup Drajat. Sebelumnya peserta Rakornas Gelombang I, yang terdiri dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota dari 11 provinsi juga telah mengikuti sesi penyampaian materi dari narasumber antara lain Rama Eka Darma dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung. Kombes Pol Agus dari Baintelkam Polri serta Asmin Safari Lubis selaku Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu ri. Juga disampaikan materi dari kesekretariatan KPU dan Kepala Biro Logistik Novy Hasbhy Munawar. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)

JAKARTA, KPU- Anggota KPU August Mellaz menjadi narasumber Kegiatan Creating for Impact: Voters Education, rangkaian pembelajaran tentang kepemiluan yang menjadi tempat belajar, mengembangkan diri, dan menciptakan karya yang dapat memberikan dampak bagi komunitas dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia, di Jakarta, Sabtu (3/6). Mellaz menyampaikan bahwa tema besar Pemilu 2024 adalah sebagai Sarana Integrasi Bangsa, yakni pemilu sebagai pemersatu atau integrasi bangsa. Selanjutnya Mellaz mengajak semua untuk mengetahui informasi apakah namanya terdaftar di DPT, bisa di cek pada website cekdptonline.kpu.go.id. Mellaz, saat memaparkan kepada peserta menjelaskan saat ini ada 24 Partai Politik (parpol)  yang akan mengikuti Pemilu 2024, terdiri  atas 18 Partai Nasional dam 6 Partai Lokal Aceh. “Untuk mengetahui informasi apakah nama kita sudah terdaftar di DPT atau belum, bisa dicek pada website infopemilu.kpu.go.id. Website ini juga memberikan informasi seputar tahapan pemilu, JDIH KPU, PPID KPU, Cek Anggota Parpol, dan Cek Pendukung Calon Anggota DPD,” kata Mellaz. Selain itu, Mellaz menyampaikan proyeksi data pemilih pada Pemilu 2024, yakni hampir 60% akan diisi oleh pemilih muda. Sebagai bentuk regenerasi dalam merawat demokrasi, maka Pemilu 2024 akan diwarnai oleh Generasi Z dan Generasi Milenial yang mempunyai kontribusi penting. Mellaz juga menginformasikan terkait kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat oleh KPU, di antaranya Kirab Pemilu 2024, Indeks Partisipasi  Pemilu, Pembentukan Relawan Demokrasi, serta Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga. * (Sumber: Kpu.go.id)

JAKARTA, KPU- Toleransi, persatuan dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh dan menciptakan dunia yang damai dan sejahtera. Bersama menyambut pesta demokrasi dengan kedewasaan dan suka cita dengan memegang teguh Pancasila. Oleh karenanya patut bagi semua untuk bergerak bersama, menolak ekstrimisme, politisasi identitas dan agama dan segala bentuk provokasi.  Petikan rangkaian kalimat tersebut salah satu amanat tertulis Presiden RI Joko Widodo, yang dibacakan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 di Lingkungan KPU, Kamis (1/6/2023). Hadir mengikuti Upacara Anggota KPU August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap serta Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Plt Deputi Bidang Adminstrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Inspektur Utama Nanang Priyatna serta jajaran Eselon II. Sebelumnya, Bernad saat masih membacakan amanat tertulis Presiden RI, menyampaikan bahwa kuatnya Indonesia menghadapi berbagai krisis global dikarenakan pondasi ideologi Pancasila.  Berlandaskan ideologi Pancasila pula di tengah geopolitik yang memanas Indonesia terus berupaya menciptakan perdamaian dunia.  Hal ini tercermin dari suksesnya Indonesia menggelar pertemuan G20 dimana negara-negara yang tengah berseteru juga bisa duduk bersama untuk mencari solusi damai.  Tidak hanya itu keketuaan Indonesia pada pertemuan pemimpin ASEAN mendorong kerja sama antar negara ini makin kokoh dan bersatu, menjadi jangkar perdamaian dan kemakmuran kawasan.  "Ini bukti bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia tapi juga relevan untuk dunia," ucap. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)

LUBUKBASUNG, KPU- Jajaran Divisi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023, di halaman kantor KPU Agam, di Lubuk Basung, Kamis (1/6). Upacara berlangsung Khidmat dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Agam Riko Antoni selaku pembina upacara. Hadir dalam kesempatan itu antara lain, Sekretaris KPU Agam Kabupaten Oktadonis, Ketua Divisi Sosialisasi, SDM, Pendidikan Pemilih, Partisipasi  Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Erkonolis. Kemudian Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Feri Aprinal, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Welzi Martson. Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Defrizal, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Zenli Iswandi, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Agam. Dalam kesempatan itu Ketua KPU Agam Riko Antoni mengatakan, penyelenggaraan tahapan pemilihan umum masih sangat panjang. KPU merupakan satu satunya lembaga negara yang diberi wewenang sesuai undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh sebab itu jadikan momen lahir Pancasila sebagai  salah satu indikator penguat  dalam menjalankan tugas.    Dikatakannya, dalam penyelenggaraan pemilihan akan banyak ditemui kendala maupun tantangan, diperlukan komitmen dan keseriusan dalam menjalankan amanah bekerja di KPU. Ia berpesan kepada staf KPU Agam untuk melaksanakan tupoksi dengan sebaik mungkin. “ Bekerjalah dengan baik, nantinya akan menjadi amal ibadah. Setidaknya dedikasikan pengabdian di KPU untuk keluarga di rumah,” jelas Riko Antoni. Riko Antoni juga berpesan agar jajaran divisi maupun sekretariat di KPU Kabupaten Agam menjadi manusia yang bersyukur. Menurutnya begitu banyak nikmat tuhan yang telah diterima, salah satunya adalah diamanahkan bekerja di lembaga penyelenggara pemilihan. Bekerjalah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Selepas upacara untuk mempererat silaturahmi jajaran Divisi dan Sekretariat KPU Kabupaten Agam sarapan pagi bersama di kantor KPU Kabupaten Agam, Lubuk Basung. Kemudian dilanjutkan makan siang bersama di salah satu wilayah objek wisata di Kabupaten Agam. *  Editor: Erkonolis

JAKARTA, KPU- Generasi muda akan mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024. Dari jumlah pemilih sementara saat ini yang mencapai 205 juta, hampir separuhnya merupakan pemilih yang lahir pada 1981 hingga 2012. Hal ini disampaikan Anggota KPU Mochammad Afifuddin saat hadir sebagai narasumber Gerakan Cerdas Memilih yang dinisiasi Radio Republik Indonesia (RRI), di Auditorium Abdulrachman Saleh, Gedung RRI, Rabu (31/5/2023). “Jadi tidak ada alasan teman-teman muda ini nanti tidak menggunakan hak pilih. Pokoknya nanti tanggal 14 Februari itu, hari apa ya biasanya, Hari Kasih Sayang, nah kali ini juga Hari Kasih Suara,” kata Afifuddin yang disaksikan secara langsung oleh perwakilan siswa/i dari sejumlah sekolah di Jakarta. Meski di Indonesia memilih merupakan hak dan bukan sebuah kewajiban, namun KPU tetap berkepentingan untuk mendorong masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk menggunakannya di hari pemungutan suara nanti. Tidak sampai disitu, KPU menurut Afif juga berharap pemilih kritis dengan peserta pemilu yang ada, mencermati partai politik maupun calon-calon yang diusung pada pemilu. “Ada 18 partai politik sekarang boleh dilihat-lihat partainya apa saja, yang tertarik ke partai ini itu silakan. Kemudian ada 6 partai lokal di Aceh, nah ini yang menjadi pilihan kita kalau nanti, calonnya siapa dan seterusnya itu bisa dibaca-baca, bisa dicek calon-calon itu,” kata Afif. Terakhir Afif berpesan agar bersama mewujudkan pemilu yang damai dan menyatukan. Sebagaimana tagline KPU saat ini, pemilu sebagai sarana integrarsi bangsa. “Jadi tidak boleh memecah belah, seakan-akan kita mau perang. Ini musyawarah bersama, cara kita memilih wakil rakyat, memilih presiden dengan cara menggunakan hak pilih di TPS,” tutup Afif. Turut hadir sebagai narasumber, Anggota Bawaslu Totok Hariyono, Anggota KPI Tulus Santoso serta Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. * (Sumber: Kpu.go.id)