Berita

SUKOHARJO, KPU- Tuntas sudah kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, yang berlangsung di Sukoharjo, 6-9 Juni 2023.

Kegiatan yang diikuti KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota di 11 provinsi ini ditutup Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Hasyim Asy'ari berharap kegiatan selama 3 hari dapat menghimpun masukan, input data, fakta, situasi lapangan dari jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota guna mengetahui serta memetakan kebutuhan dan biaya logistik Pemilu 2024. 

Mengutip buku karya Schumacher "Thinking Globaly but Acting Localy" dia juga berharap pasca mengikuti rakornas, peserta memiliki cara pandang yang sama yakni secara nasional meski akan bertindak sebagai penyelenggara di daerah masing-masing. 

"Jadi teman-teman dikumpulkan di sini supaya cara pandang nasional, ada standarisasi, cara pandangnya bagaimana kami di KPU pusat ini memahami situasi lokal, tetapi ini semua tidak mungkin kita lakukan tanpa ada tindakan-tindakan berbasis data di situasi lokal saudara sekalian," ujar Hasyim.

Dan agar pemahaman sama hingga tingkat bawah, ke depan KPU menurut Hasyim juga akan membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan logistik. 

Dengan adanya SOP juga diharapkan menghindari kesalahan atau kekeliruan penanganan logistik pemilu. "Seperti ketika kotak suara datang itu (diperiksa) isinya apa saja, dalam bentuk seperti apa, misalnya kotak diterima dibungkus plastik, disegel. Maka kalau diterima tidak dibungkus plastik transparan tidak disegel berarti problem," kata Hasyim.

Sebelumnya, Yulianto Sudrajat merespon usulan dan kesimpulan sesi kelas peserta rapat koordinasi. Di antaranya terkait sewa dan operasional gudang. 

Dia juga memastikan KPU telah membuat timeline pengelolaan logistik Pemilu 2024 yang nantinya dapat menjadi pegangan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya secara bergantian, Mochammad Afifuddin berpesan agar pengelola logistik melakukan mitigasi apa saja yang menghambat pengelolaan logistik. 

Hasyim juga mengungkap ke depan Kepolisian dan Kejaksaan akan turut membantu mengawal pengelolaan logistik pemilu guna menghindari potensi masalah di kemudian hari.

August Mellaz mengingatkan terkait tenggat waktu pengelolaan logistik pemilu yang ketat, oleh karena itu perlu kecermatan dan ketepatan dalam menjalankan tahapan pengelolaan logistik ini. 

Dia  menyambut baik usulan yang disampaikan peserta rakornas, sebagai tanda kesiapan pengelola logistik pemilu yang lebih baik.

Sedangkan Idham Holik dikesempatan berikutnya juga mengingatkan kunci pelayanan kepada pemilih di hari pemungutan suara adalah ketepatan dan keakuratan logistik pemilu. Dia juga mengibaratkan logistik sebagai sebuah harta yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan akan adanya gladi bersama serentak seluruh sekretariat dengan penentuan satu titik TPS terjauh dan rawan sebagai lokasi tujuan. Gladi ini juga bentuk kesiapan KPU dan melihat kendala serta biaya yang dibutuhkan. 

Terkait usulan dan rekomendasi yang disampaikan pada akhir rakornas, Bernad memastikan rekomendasi ditingkat kesekretariatan menjadi perhatian serius dan catatan khusus bagi kesekjenan KPU untuk menindaklanjuti. 

Dia mengingatkan jajaran kesekretariatan ketika berbicara logistik maka harus berbicara pada tiga tahapan, pra, pemilu dan pasca. Adapun terkait sewa gedung, Bernad menyampaikan perlu adanya verifikasi terlebih dahulu dari sekretaris provinsi, dilanjutkan SPTJM dari provinsi dan kab/kota untuk menentukan harga sewa.

Terkait potensi perbedaan biaya perakitan kotak suara, sortir lipat dan pengemasan, Bernad menyampaikan akan ada surat edaran yang menetapkan standar biaya melalui surat keputusan sekretaris kab/kota.

Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Utama Purwoto Ruslan Hidayat, Pejabat Eselon II di lingkungan KPU, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Jawa Tengah, serta para peserta rakornas gelombang I, di 11 provinsi. *

Editor: Erkonolis
(Sumber: Kpu.go.id)