Berita

JAKARTA, KPU- Plt. Deputi Bidang Administrasi Suryadi didampingi Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen KPU Yayu Yuliani menghadiri Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Status Barang Milik Negara (BMN) dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Lampung Bina Marga Kementerian PUPR kepada KPU di Jakarta, Senin (19/6). Atas nama lembaga, Suryadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Balai PJN Lampung Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR atas penyerahan aset berupa lahan seluas 5.684m persegi dengan luas kantor 300m persegi yang berlokasi di Jl. Raden Inten No. 81, Kecamatan Kalianda, Provinsi Lampung sebagai Kantor KPU Kabupaten. Lampung Selatan. Ia juga berharap dengan adanya gedung ini dapat menjadi manfaat menjelang tahapan pemilu yang semakin padat, dan berharap menjadi semangat kerja KPU dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan. Turut hadir Kepala Balai PJN Provinsi Lampung Susan Novelia, Kepala Satker PJN Wilayah I Prov. Lampung Afif beserta jajaran, Ketua KPU Kab. Lampung Selatan, Fungsional Ahli Utama Setjen KPU Purwoto Ruslan Hidayat, Sekretaris KPU Provinsi Lampung dan jajarannya. * (Sumber: Medsos KPU RI)

LUBUKBASUNG, KPU- Ketua KPU Hasyim Asy’ari resmi melantik Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam periode 2023-2028 di Gedung KPU RI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/6). Prosesi pelantikan berjalan lancar dihadiri tamu penting kenegaraan.  Pelantikan ini juga diikuti anggota KPU 26 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Untuk Sumatera Barat ada sebanyak 75 komisioner berasal dari 15 KPU Kabupaten dan Kota. Pelantikan dilangsungkan setelah KPU RI menetapkan lima komisioner terpilih setiap daerahnya. Pelantikan ini turut dihadiri antara lain oleh, Anggota KPU Parsadaan Harahap, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Dari Sumbar dihadiri langsung Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen, dan Sekretaris KPU Sumbar Firman. Dalam Kesempatan itu Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, dengan kewenangan KPU yang begitu besar  maka harus diikuti dengan menjaga integritas diri dan lembaga. Ia meminta Anggota KPU untuk meningkatkan pengetahuan, aturan kepemiluan. Selain itu, Hasyim mengingatkan agar segera cepat beradaptasi dan berkoordinasi dengan sesama anggota, sekretariat serta KPU provinsi dan stakeholder. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. " Para anggota KPU kabupaten dan kota harus segera menyesuaikan diri dengan tahapan pemilu yang telah berjalan. Kemudian laksanakan tahapan dengan mempedomani kode etik penyelenggara," jelasnya. Sekretaris KPU Kabupaten Agam Oktadonis yang ikut mendampingi Pelantikan Komisioner KPU Kabupaten Periode 2023-2028 ketika dikonfirmasi Minggu (18/6) mengatakan, pelantikan anggota KPU kabupaten dan kota kemarin berjalan dengan lancar. Komisioner yang dilantik semuanya tampak sangat semangat. Dikatakannya, Sekretariat KPU Kabupaten Agam sudah sangat siap untuk memfasilitasi anggota KPU Kabupaten Agam periode 2023-2028. Ia berharap nantinya akan terjalin kolaborasi dan kerjasama yang lebih erat lagi dalam mensukseskan tahapan pemilu 2024. " Kami sangat yakin Komisioner KPU Kabupaten Agam periode 2023-2028 adalah orang-orang terbaik, dari yang baik, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Sekretariat siap memfasilitasi dan berkolaborasi," ungkapnya. Ia juga mengapresiasi dan ikut mendoakan anggota KPU Kabupaten Agam periode 2018- 2023 yang telah melaksanakan tugas-tugas kepemiluan dengan sangat baik. " Kami doakan bapak anggota KPU Kabupaten Agam periode 2018- 2023 tetap sukses di manapun nanti akan mengabdikan diri," tutup Oktadonis.  Adapun Anggota KPU dari Provinsi Sumatera Barat yang dilantik berasal dari Kabupaten Kota, yaitu KPU Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Payakumbuh, dan Kota Solok. Turut hadir dan mengikuti jalannya pelantikan, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol Kemenko Polhukam, Haryadi dan Kepala Pusat  HAM Kemenkumham Andi Nurka, serta jajaran pejabat Eselon I dan II Setjen KPU.*  Berikut nama lengkap dan Divisi Anggota KPU Kabupaten Agam periode 2023-2028 yang dilantik secara resmi oleh Ketua KPU RI yaitu:  1. Divisi Keuangan Umum dan logistik Ketua : Herman Susilo,  Wakil  : Zainal Fatli 2. Divisi Perencanaan Data dan Informasi  Ketua : Lizawati Fitri Wakil  : Nining Erlina Fitri 3. Divisi hukum dan pengawasan  Ketua : Nining Erlina Fitri. Wakil  : Herman Susilo 4. Divisi teknis Penyelenggara Ketua : Zainal Fatli Wakil  : Zainal Abadi 5. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM  Ketua :  Zainal Abadi  Wakil  : Lizawati Fitri (Media Publikasi: Jawapos)

LUBUKBASUNG, KPU- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam memastikan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Agam bekerja secara profesional dalam melaksanakan tahapan pemilu. Profesionalitas penyelenggara sangat menentukan kesuksesan tahapan pemilu serentak tahun 2024. " Keberhasilan menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu di Agam sangat ditentukan para penyelenggara yang bekerja dengan dedikasi dan profesional. Sejauh ini kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk itu," kata Ketua KPU Kabupaten Agam, Riko Antoni, didampingi Ketua Divisi Sosialisasi, SDM, Partisipasi  Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Masyarakat, Erkonolis, Rabu (14/6). Dikatakannya, untuk mendapatkan apa yang diharapkan, berupa terciptanya tenaga yang profesional dalam kepemiluan, KPU Agam menekankan dan akan mengawal penyelenggara di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun nagari, agar bekerja selalu mengacu kepada aturan.  Selain itu, penyelenggara pemilu kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat nagari juga sudah diberikan pelatihan, maupun bimbingan teknis (Bimtek). Hal ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesamaan pandangan, serta integritas dalam penyelenggaraan pemilu.  Ia menjelaskan, pihak penyelenggara pemilu baik divisi maupun sekretariat, boleh jadi ada keluarganya, karib kerabat, teman atau saudaranya yang  ikut kontestasi pada pemilu 2024. Namun hubungan itu hendaknya tidak tidak menghalangi penyelenggara untuk menjalan tugas kepemiluan secara profesional. " Baru baru ini kami juga telah melaksanakan Bimtek Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Alhamdulillah melalui forum itu penyelenggara sepakat untuk menjaga integritas dan menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan," jelasnya.   Ia menambahkan, saat ini tahapan sedang berjalan adalah verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Agam sampai 23 Juni. Sementara untuk menyampaikan hasil penetapan dan rekapitulasi serta salinan daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten dan kota dijadwalkan pada 22 Juni sampai 28 Juni. Sementara Sekretaris KPU Kabupaten Agam Oktadonis mengatakan, pihaknya juga sudah mengingatkan sekretariat di Kabupaten hingga tingkat nagari memahami tupoksi kerja, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.  " Kita senantiasa memberikan kemudahan kepada sekretariat berdasarkan ketentuan agar tahapan pemilu bisa terlaksana dengan baik. Kami juga terus mengingatkan untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan," katanya. * Editor: Erkonolis

JAKARTA, KPU- Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU Eberta Kawima didampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU Cahyo Ariawan, memimpin jalannya Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi KPU dengan Platform Media Sosial Pada Masa Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (13/6/2023). Dalam kesempatan itu Wima mengatakan peran media sosial sangat strategis pada penyelenggaraan pemilu, media sosial dalam kehidupan manusia saat ini diibaratkan seperti nasi dalam makanan sehari-hari, ia adalah makanan pokok, hampir semua aspek kehidupan manusia menggunakan media sosial, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu 2024.  Untuk itu dia berharap adanya perhatian serius dan dukungan penuh dari platform media sosial terutama dalam proses sosialisasi pemilu maupun kampanye pemilu. " Kami berharap proses sosialisasi kepada masyarakat luas, netizen, literasi dan edukasi kepada pemilih, peningkatan angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi lebih baik daripada pemilu 2019," katanya. Sementara Cahyo Ariawan menyampaikan sejumlah tantangan Pemilu 2024 seperti irisan dengan pilkada, maraknya berita bohong (hoaks) dan disinformasi, hingga politik identitas dan SARA.  Oleh karenanya dia berharap platform media sosial turut mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu, baik dalam hal edukasi (mengingatkan hak pilih, hari pemungutan suara), maupun mengajak pemilih muda maupun pemula terlibat dalam pemilu. juga mengantisipasi serta menanggulangi hoaks. Hadir dari Google Indonesia, Anne, Youtube Indonesia, Danny Ardianto dan Presthysa Nagita Lestari, Meta, Karissa, Tik Tok Indonesia, Faris Mufid serta Twitter Lin Manuel Miranda. Jajaran Eselon III, IV, Tenaga Ahli hingga staf di lingkungan KPU. * 

JAKARTA, KPU- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari meyakini kolaborasi, kerja sama antara KPU, Komnas HAM, Bawaslu dan pimpinan partai politik akan menjadi sesuatu yang penting bagi pemenuhan hak politik warga negara. Hal tersebut diungkapkan Hasyim saat hadir pada Deklarasi Pemilu Ramah HAM, yang diselenggarakan Komnas HAM, di Jakarta, Minggu (11/6/2023). Dia menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Komnas HAM sebagai bentuk komitmen bersama memberikan jaminan hak warga negara (WN) untuk dapat memilih dan dipilih.   Dikatakannya, KPU mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM sekaligus selamat, dalam rangka Ulang Tahun ke-30, mengambil topik Pemilu yang Ramah terhadap HAM.  " Saya kira kolaborasi kerja sama antara KPU, Komnas HAM dan juga Bawaslu dan pimpinan partai politik menjadi sesuatu yang penting, agar pemenuhan hak politik warga negara, terutama untuk dapat dipilih dan memilih dapat dipenuhi,” ujar Hasyim. KPU sendiri menurut Hasyim sejak pemilu-pemilu sebelumnya telah menunjukkan komitmen tersebut, salah satunya seperti pelayanan bagi pemilih disabilitas saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain lokasi TPS yang harus didesain aksesibel, pemilih disabilitas (khususnya tunanetra) juga dimudahkan dengan template braille pada saat mencoblos.  Contoh lain (bagi mereka yang) sedang dirawat di RS misalnya, maka strategi kami meminta teman-teman KPU kab/kota mengidentifikasi jumlah tempat tidur, bukan jumlah orang yang ada.  "Kapasitas RS berapa, jadi ukuran berapa surat suara yang kita sediakan. Demikian juga petugas medis dan petugas lain yang di RS termasuk keluarga yang mendampingi,” kata Hasyim. Ia menjelaskan,  pada Pemilu 2024, KPU menurut Hasyim juga memberikan perhatian kepada para mahasiswa atau santri yang tengah menempuh pendidikan dan jauh dari domisilinya.  Juga kepada para pekerja perkebunan, pertambangan hingga penghuni lembaga pemasyarakatan agar teatp bisa memberikan hak pilihnya. Melalui kehadiran TPS lokasi khusus yang diharapkan mampu menekan angka pemilih tidak menggunakan hak suara dikarenakan tidak berada di domisili. “ Kepada WNI yang tinggal di luar negeri tapi tidak berada di jangkauan 130 kantor perwakilan. Atau WNI yang tinggal didaerah (negara) konflik, kita identifikasi yang terdaftar di sana kemudian mengungsi, apakah ke negara terdekat atau pulang ke Indonesia. Kita sedang mengumpulkan datanya, demikian juga kita minta data dari Kemendikbud pendatang baru yang kepentingan studi,” tambah Hasyim. Hadir pada deklarasi ini Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Anggota Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, perwakilan kementerian/lembaga serta partai politik peserta pemilu 2024. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)

SUKOHARJO, KPU- Tuntas sudah kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, yang berlangsung di Sukoharjo, 6-9 Juni 2023. Kegiatan yang diikuti KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota di 11 provinsi ini ditutup Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Hasyim Asy'ari berharap kegiatan selama 3 hari dapat menghimpun masukan, input data, fakta, situasi lapangan dari jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota guna mengetahui serta memetakan kebutuhan dan biaya logistik Pemilu 2024.  Mengutip buku karya Schumacher "Thinking Globaly but Acting Localy" dia juga berharap pasca mengikuti rakornas, peserta memiliki cara pandang yang sama yakni secara nasional meski akan bertindak sebagai penyelenggara di daerah masing-masing.  "Jadi teman-teman dikumpulkan di sini supaya cara pandang nasional, ada standarisasi, cara pandangnya bagaimana kami di KPU pusat ini memahami situasi lokal, tetapi ini semua tidak mungkin kita lakukan tanpa ada tindakan-tindakan berbasis data di situasi lokal saudara sekalian," ujar Hasyim. Dan agar pemahaman sama hingga tingkat bawah, ke depan KPU menurut Hasyim juga akan membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan logistik.  Dengan adanya SOP juga diharapkan menghindari kesalahan atau kekeliruan penanganan logistik pemilu. "Seperti ketika kotak suara datang itu (diperiksa) isinya apa saja, dalam bentuk seperti apa, misalnya kotak diterima dibungkus plastik, disegel. Maka kalau diterima tidak dibungkus plastik transparan tidak disegel berarti problem," kata Hasyim. Sebelumnya, Yulianto Sudrajat merespon usulan dan kesimpulan sesi kelas peserta rapat koordinasi. Di antaranya terkait sewa dan operasional gudang.  Dia juga memastikan KPU telah membuat timeline pengelolaan logistik Pemilu 2024 yang nantinya dapat menjadi pegangan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya secara bergantian, Mochammad Afifuddin berpesan agar pengelola logistik melakukan mitigasi apa saja yang menghambat pengelolaan logistik.  Hasyim juga mengungkap ke depan Kepolisian dan Kejaksaan akan turut membantu mengawal pengelolaan logistik pemilu guna menghindari potensi masalah di kemudian hari. August Mellaz mengingatkan terkait tenggat waktu pengelolaan logistik pemilu yang ketat, oleh karena itu perlu kecermatan dan ketepatan dalam menjalankan tahapan pengelolaan logistik ini.  Dia  menyambut baik usulan yang disampaikan peserta rakornas, sebagai tanda kesiapan pengelola logistik pemilu yang lebih baik. Sedangkan Idham Holik dikesempatan berikutnya juga mengingatkan kunci pelayanan kepada pemilih di hari pemungutan suara adalah ketepatan dan keakuratan logistik pemilu. Dia juga mengibaratkan logistik sebagai sebuah harta yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan akan adanya gladi bersama serentak seluruh sekretariat dengan penentuan satu titik TPS terjauh dan rawan sebagai lokasi tujuan. Gladi ini juga bentuk kesiapan KPU dan melihat kendala serta biaya yang dibutuhkan.  Terkait usulan dan rekomendasi yang disampaikan pada akhir rakornas, Bernad memastikan rekomendasi ditingkat kesekretariatan menjadi perhatian serius dan catatan khusus bagi kesekjenan KPU untuk menindaklanjuti.  Dia mengingatkan jajaran kesekretariatan ketika berbicara logistik maka harus berbicara pada tiga tahapan, pra, pemilu dan pasca. Adapun terkait sewa gedung, Bernad menyampaikan perlu adanya verifikasi terlebih dahulu dari sekretaris provinsi, dilanjutkan SPTJM dari provinsi dan kab/kota untuk menentukan harga sewa. Terkait potensi perbedaan biaya perakitan kotak suara, sortir lipat dan pengemasan, Bernad menyampaikan akan ada surat edaran yang menetapkan standar biaya melalui surat keputusan sekretaris kab/kota. Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Utama Purwoto Ruslan Hidayat, Pejabat Eselon II di lingkungan KPU, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Jawa Tengah, serta para peserta rakornas gelombang I, di 11 provinsi. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)