Berita

LUBUKBASUNG, KPU- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam memastikan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Agam bekerja secara profesional dalam melaksanakan tahapan pemilu. Profesionalitas penyelenggara sangat menentukan kesuksesan tahapan pemilu serentak tahun 2024. " Keberhasilan menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu di Agam sangat ditentukan para penyelenggara yang bekerja dengan dedikasi dan profesional. Sejauh ini kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk itu," kata Ketua KPU Kabupaten Agam, Riko Antoni, didampingi Ketua Divisi Sosialisasi, SDM, Partisipasi  Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Masyarakat, Erkonolis, Rabu (14/6). Dikatakannya, untuk mendapatkan apa yang diharapkan, berupa terciptanya tenaga yang profesional dalam kepemiluan, KPU Agam menekankan dan akan mengawal penyelenggara di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun nagari, agar bekerja selalu mengacu kepada aturan.  Selain itu, penyelenggara pemilu kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat nagari juga sudah diberikan pelatihan, maupun bimbingan teknis (Bimtek). Hal ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesamaan pandangan, serta integritas dalam penyelenggaraan pemilu.  Ia menjelaskan, pihak penyelenggara pemilu baik divisi maupun sekretariat, boleh jadi ada keluarganya, karib kerabat, teman atau saudaranya yang  ikut kontestasi pada pemilu 2024. Namun hubungan itu hendaknya tidak tidak menghalangi penyelenggara untuk menjalan tugas kepemiluan secara profesional. " Baru baru ini kami juga telah melaksanakan Bimtek Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Alhamdulillah melalui forum itu penyelenggara sepakat untuk menjaga integritas dan menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan," jelasnya.   Ia menambahkan, saat ini tahapan sedang berjalan adalah verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Agam sampai 23 Juni. Sementara untuk menyampaikan hasil penetapan dan rekapitulasi serta salinan daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten dan kota dijadwalkan pada 22 Juni sampai 28 Juni. Sementara Sekretaris KPU Kabupaten Agam Oktadonis mengatakan, pihaknya juga sudah mengingatkan sekretariat di Kabupaten hingga tingkat nagari memahami tupoksi kerja, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.  " Kita senantiasa memberikan kemudahan kepada sekretariat berdasarkan ketentuan agar tahapan pemilu bisa terlaksana dengan baik. Kami juga terus mengingatkan untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan," katanya. * Editor: Erkonolis

JAKARTA, KPU- Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU Eberta Kawima didampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU Cahyo Ariawan, memimpin jalannya Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi KPU dengan Platform Media Sosial Pada Masa Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (13/6/2023). Dalam kesempatan itu Wima mengatakan peran media sosial sangat strategis pada penyelenggaraan pemilu, media sosial dalam kehidupan manusia saat ini diibaratkan seperti nasi dalam makanan sehari-hari, ia adalah makanan pokok, hampir semua aspek kehidupan manusia menggunakan media sosial, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu 2024.  Untuk itu dia berharap adanya perhatian serius dan dukungan penuh dari platform media sosial terutama dalam proses sosialisasi pemilu maupun kampanye pemilu. " Kami berharap proses sosialisasi kepada masyarakat luas, netizen, literasi dan edukasi kepada pemilih, peningkatan angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi lebih baik daripada pemilu 2019," katanya. Sementara Cahyo Ariawan menyampaikan sejumlah tantangan Pemilu 2024 seperti irisan dengan pilkada, maraknya berita bohong (hoaks) dan disinformasi, hingga politik identitas dan SARA.  Oleh karenanya dia berharap platform media sosial turut mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu, baik dalam hal edukasi (mengingatkan hak pilih, hari pemungutan suara), maupun mengajak pemilih muda maupun pemula terlibat dalam pemilu. juga mengantisipasi serta menanggulangi hoaks. Hadir dari Google Indonesia, Anne, Youtube Indonesia, Danny Ardianto dan Presthysa Nagita Lestari, Meta, Karissa, Tik Tok Indonesia, Faris Mufid serta Twitter Lin Manuel Miranda. Jajaran Eselon III, IV, Tenaga Ahli hingga staf di lingkungan KPU. * 

JAKARTA, KPU- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari meyakini kolaborasi, kerja sama antara KPU, Komnas HAM, Bawaslu dan pimpinan partai politik akan menjadi sesuatu yang penting bagi pemenuhan hak politik warga negara. Hal tersebut diungkapkan Hasyim saat hadir pada Deklarasi Pemilu Ramah HAM, yang diselenggarakan Komnas HAM, di Jakarta, Minggu (11/6/2023). Dia menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Komnas HAM sebagai bentuk komitmen bersama memberikan jaminan hak warga negara (WN) untuk dapat memilih dan dipilih.   Dikatakannya, KPU mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM sekaligus selamat, dalam rangka Ulang Tahun ke-30, mengambil topik Pemilu yang Ramah terhadap HAM.  " Saya kira kolaborasi kerja sama antara KPU, Komnas HAM dan juga Bawaslu dan pimpinan partai politik menjadi sesuatu yang penting, agar pemenuhan hak politik warga negara, terutama untuk dapat dipilih dan memilih dapat dipenuhi,” ujar Hasyim. KPU sendiri menurut Hasyim sejak pemilu-pemilu sebelumnya telah menunjukkan komitmen tersebut, salah satunya seperti pelayanan bagi pemilih disabilitas saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain lokasi TPS yang harus didesain aksesibel, pemilih disabilitas (khususnya tunanetra) juga dimudahkan dengan template braille pada saat mencoblos.  Contoh lain (bagi mereka yang) sedang dirawat di RS misalnya, maka strategi kami meminta teman-teman KPU kab/kota mengidentifikasi jumlah tempat tidur, bukan jumlah orang yang ada.  "Kapasitas RS berapa, jadi ukuran berapa surat suara yang kita sediakan. Demikian juga petugas medis dan petugas lain yang di RS termasuk keluarga yang mendampingi,” kata Hasyim. Ia menjelaskan,  pada Pemilu 2024, KPU menurut Hasyim juga memberikan perhatian kepada para mahasiswa atau santri yang tengah menempuh pendidikan dan jauh dari domisilinya.  Juga kepada para pekerja perkebunan, pertambangan hingga penghuni lembaga pemasyarakatan agar teatp bisa memberikan hak pilihnya. Melalui kehadiran TPS lokasi khusus yang diharapkan mampu menekan angka pemilih tidak menggunakan hak suara dikarenakan tidak berada di domisili. “ Kepada WNI yang tinggal di luar negeri tapi tidak berada di jangkauan 130 kantor perwakilan. Atau WNI yang tinggal didaerah (negara) konflik, kita identifikasi yang terdaftar di sana kemudian mengungsi, apakah ke negara terdekat atau pulang ke Indonesia. Kita sedang mengumpulkan datanya, demikian juga kita minta data dari Kemendikbud pendatang baru yang kepentingan studi,” tambah Hasyim. Hadir pada deklarasi ini Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Anggota Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, perwakilan kementerian/lembaga serta partai politik peserta pemilu 2024. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)

SUKOHARJO, KPU- Tuntas sudah kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, yang berlangsung di Sukoharjo, 6-9 Juni 2023. Kegiatan yang diikuti KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota di 11 provinsi ini ditutup Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Hasyim Asy'ari berharap kegiatan selama 3 hari dapat menghimpun masukan, input data, fakta, situasi lapangan dari jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota guna mengetahui serta memetakan kebutuhan dan biaya logistik Pemilu 2024.  Mengutip buku karya Schumacher "Thinking Globaly but Acting Localy" dia juga berharap pasca mengikuti rakornas, peserta memiliki cara pandang yang sama yakni secara nasional meski akan bertindak sebagai penyelenggara di daerah masing-masing.  "Jadi teman-teman dikumpulkan di sini supaya cara pandang nasional, ada standarisasi, cara pandangnya bagaimana kami di KPU pusat ini memahami situasi lokal, tetapi ini semua tidak mungkin kita lakukan tanpa ada tindakan-tindakan berbasis data di situasi lokal saudara sekalian," ujar Hasyim. Dan agar pemahaman sama hingga tingkat bawah, ke depan KPU menurut Hasyim juga akan membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan logistik.  Dengan adanya SOP juga diharapkan menghindari kesalahan atau kekeliruan penanganan logistik pemilu. "Seperti ketika kotak suara datang itu (diperiksa) isinya apa saja, dalam bentuk seperti apa, misalnya kotak diterima dibungkus plastik, disegel. Maka kalau diterima tidak dibungkus plastik transparan tidak disegel berarti problem," kata Hasyim. Sebelumnya, Yulianto Sudrajat merespon usulan dan kesimpulan sesi kelas peserta rapat koordinasi. Di antaranya terkait sewa dan operasional gudang.  Dia juga memastikan KPU telah membuat timeline pengelolaan logistik Pemilu 2024 yang nantinya dapat menjadi pegangan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya secara bergantian, Mochammad Afifuddin berpesan agar pengelola logistik melakukan mitigasi apa saja yang menghambat pengelolaan logistik.  Hasyim juga mengungkap ke depan Kepolisian dan Kejaksaan akan turut membantu mengawal pengelolaan logistik pemilu guna menghindari potensi masalah di kemudian hari. August Mellaz mengingatkan terkait tenggat waktu pengelolaan logistik pemilu yang ketat, oleh karena itu perlu kecermatan dan ketepatan dalam menjalankan tahapan pengelolaan logistik ini.  Dia  menyambut baik usulan yang disampaikan peserta rakornas, sebagai tanda kesiapan pengelola logistik pemilu yang lebih baik. Sedangkan Idham Holik dikesempatan berikutnya juga mengingatkan kunci pelayanan kepada pemilih di hari pemungutan suara adalah ketepatan dan keakuratan logistik pemilu. Dia juga mengibaratkan logistik sebagai sebuah harta yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sementara itu Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan akan adanya gladi bersama serentak seluruh sekretariat dengan penentuan satu titik TPS terjauh dan rawan sebagai lokasi tujuan. Gladi ini juga bentuk kesiapan KPU dan melihat kendala serta biaya yang dibutuhkan.  Terkait usulan dan rekomendasi yang disampaikan pada akhir rakornas, Bernad memastikan rekomendasi ditingkat kesekretariatan menjadi perhatian serius dan catatan khusus bagi kesekjenan KPU untuk menindaklanjuti.  Dia mengingatkan jajaran kesekretariatan ketika berbicara logistik maka harus berbicara pada tiga tahapan, pra, pemilu dan pasca. Adapun terkait sewa gedung, Bernad menyampaikan perlu adanya verifikasi terlebih dahulu dari sekretaris provinsi, dilanjutkan SPTJM dari provinsi dan kab/kota untuk menentukan harga sewa. Terkait potensi perbedaan biaya perakitan kotak suara, sortir lipat dan pengemasan, Bernad menyampaikan akan ada surat edaran yang menetapkan standar biaya melalui surat keputusan sekretaris kab/kota. Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Utama Purwoto Ruslan Hidayat, Pejabat Eselon II di lingkungan KPU, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Jawa Tengah, serta para peserta rakornas gelombang I, di 11 provinsi. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)

SUKOHARJO, KPU- Pengelolaan logistik Pemilu 2024 dipastikan berbeda dari sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mendistribusikan kewenangan pengelolaan sejumlah jenis logistik kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Yulianto Sudrajat saat menyampaikan materi "Kebijakan Umum Dibidang Logistik Pemilu" pada Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, di Sukoharjo, Rabu (7/6/2023). "Saya percayakan sepenuhnya karena kebijakan KPU RI yang tertuang dalam PKPU yang sebentar lagi akan disahkan itu nanti akan kita distribusikan kewenangannya," ujar Drajat. Dengan kebijakan ini Drajat pun meminta KPU provinsi dan KPU kab/kota untuk menyiapkan SDM maupun perangkat yang dibutuhkan.  "Karena kita akan berhadapan dengan waktu yang sempit," tambah Drajat. Untuk memberikan arahan kepada KPU provinsi dan KPU kab/kota, KPU RI menurut dia juga akan membuat petunjuk teknis terkait pengadaan logistik.  "Setelah PKPU disahkan kita terbitkan juknisnya. Inilah perpaduan kerja sama pemilu yang besar ini jadi tanggungjawab kita bersamaan," lanjut Drajat. Hal lain yang juga disampaikan kepada peserta rakornas dari 11 provinsi yakni penggunaan e-katalog pada proses pengadaan logistik. Selain itu KPU juga akan menggunakan kembali Sistem Informasi Logistik (Silog).  "Silog untuk pencatatan, monitoring, pengembangan, pemeliharaan, bisnis proses sudah selesai, Silog menjadi alat bantu kota," tutup Drajat. Sebelumnya peserta Rakornas Gelombang I, yang terdiri dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota dari 11 provinsi juga telah mengikuti sesi penyampaian materi dari narasumber antara lain Rama Eka Darma dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung. Kombes Pol Agus dari Baintelkam Polri serta Asmin Safari Lubis selaku Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu ri. Juga disampaikan materi dari kesekretariatan KPU dan Kepala Biro Logistik Novy Hasbhy Munawar. * Editor: Erkonolis (Sumber: Kpu.go.id)

JAKARTA, KPU- Anggota KPU August Mellaz menjadi narasumber Kegiatan Creating for Impact: Voters Education, rangkaian pembelajaran tentang kepemiluan yang menjadi tempat belajar, mengembangkan diri, dan menciptakan karya yang dapat memberikan dampak bagi komunitas dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia, di Jakarta, Sabtu (3/6). Mellaz menyampaikan bahwa tema besar Pemilu 2024 adalah sebagai Sarana Integrasi Bangsa, yakni pemilu sebagai pemersatu atau integrasi bangsa. Selanjutnya Mellaz mengajak semua untuk mengetahui informasi apakah namanya terdaftar di DPT, bisa di cek pada website cekdptonline.kpu.go.id. Mellaz, saat memaparkan kepada peserta menjelaskan saat ini ada 24 Partai Politik (parpol)  yang akan mengikuti Pemilu 2024, terdiri  atas 18 Partai Nasional dam 6 Partai Lokal Aceh. “Untuk mengetahui informasi apakah nama kita sudah terdaftar di DPT atau belum, bisa dicek pada website infopemilu.kpu.go.id. Website ini juga memberikan informasi seputar tahapan pemilu, JDIH KPU, PPID KPU, Cek Anggota Parpol, dan Cek Pendukung Calon Anggota DPD,” kata Mellaz. Selain itu, Mellaz menyampaikan proyeksi data pemilih pada Pemilu 2024, yakni hampir 60% akan diisi oleh pemilih muda. Sebagai bentuk regenerasi dalam merawat demokrasi, maka Pemilu 2024 akan diwarnai oleh Generasi Z dan Generasi Milenial yang mempunyai kontribusi penting. Mellaz juga menginformasikan terkait kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat oleh KPU, di antaranya Kirab Pemilu 2024, Indeks Partisipasi  Pemilu, Pembentukan Relawan Demokrasi, serta Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga. * (Sumber: Kpu.go.id)