BERITA

Rapat Virtual Persiapan Pilkada Bersama Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI menggelar rapat virtual terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 bersama KPU RI, Bawaslu Pusat, dan DKPP Jumat (05/06/2020). Kegiatan ini diikuti sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota, KPU Daerah, dan Bawaslu Daerah se-Indonesia.

Rapat Virtual yang dilaksanakan di Aula Setda Agam yang di ikuti oleh Wakil Bupati Agam Trianda Farhan, Sekda Agam Martias Wanto, Ketua KPU Riko Antoni, Zainal Abadi Divisi Teknis, dan Kaban Kesbangpol Yunilson,S.Sos.

Dalam rapat tersebut, Mendagri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D, menyatakan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 harus tetap mengacu protokol kesehatan. Terdapat sejumlah penyesuaian pada beberapa tahapan maupun rangkaian kegiatan Pilkada. Salah satunya pelaksanaan kampanye model lama disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Mendagri RI menjelaskan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak kembali dimulai 15 Juni. Sedangkan, kampanye dijadwalkan dimulai 25 September 2020. Lama waktu kampanye juga dipangkas guna meminimalisir penyebaran Covid-19. “Pelaksanaan Pemilu pada 9 Desember 2020,” jelasnya.

Mantan Kapolri ini menyatakan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan KPU daerah dan Bawaslu daerah untuk melaksanakan restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran. Anggaran yang dialihkan dapat digunakan untuk keperluan lainnya, seperti penyediaan APD. Pengelolaan anggaran harus benar-benar dikaji sebelum diajukan.

Untuk pemangkasan Kampanye pada intinya KPU setuju, waktu kampanye dipangkas maka bisa dilakukan ke tahapan lain yaitu coklit dan lain-lain yang lebih butuh banyak waktu untuk mendapatkan kualitas pilkada. Seperti yang disampaikan Pramono Ubaid, Akan tetapi ada aturan lain yg menjadikan pemangkasan itu dilakukan. Karena kampanye ditetapkan 3 hari setelah calon ditetapkan dan berakhir dimasa tenang. Waktu 71 hari adalah waktu yang singkat jika ada calon yang tidak lolos dan kemudian bersengketa di Bawaslu, PTUN, hingga MA. Jika dipotong hak calon yang tidak lolos dan bersengketa bisa tidak terakomodir. Jika dalam sengketa ternyata calon menang, kpu memiliki waktu yg singkat untuk pencetakan surat suara.

Sesuai Undang-undang Pilkada ini dianggarkan oleh Pemerintah daerah kecuali dalam kondisi yang luar biasa. Menkeu meminta daerah membantu memenuhi anggaran yang bisa dianggarkan daerah. Pusat dan daerah jangan lempar handuk KPU juga harus melakukan rasionalisasi anggaran yang ada dlm NPHD. Anggaran yang mungkin bisa dipangkas harus dipangkas. Sehingga anggaran yang diajukan ke daerah lebih masuk akal.

Pemerintah memetakan berapa kemampuan daerah mampu memenuhi anggaran yang dibutuhkan KPU sebagai tambahan akibat covid-19. Pilkada adalah putusan PERPPU maka pemerintah harus melaksanakan anggaran untuk pelaksanaannya harus dapat disediakan. Kita semua harus siap dengan New Normal, semua kegiatan harus berjalan, tetapi juga memastikan semua masyarakat terselamatkan.

Rapid test akan dipertimbangkan dan akan dibahas dalam pertemuan dengan menkes dan gugus tugas. Pemda juga harus memikirkan bagaimana proses ini bisa dijalankan dengan bantuan dinas kesehatan daerah. Verifiaksi Faktual dan pemutakhiran door to door bisa saja dilakukan dengan memberlakukan standar kesehatan, dengan APD non standart WHO.

Comment here