BERITA

Pelaksanaan Verifikasi Sesuai Protokol Kesehatan

Perppu nomor 2 tahun 2020 yang telah mengundur Pemilihan Serentak menjadi 9 Desember 2020 kontan saja meminta KPU menyiapkan diri sesegera mungkin untuk melaksanakan tahapan Pemilu. Tahapan terdekat yaitu Verifikasi Faktual yang sebelumnya terundur akibat pandemi Covid 19. Hal ini menjadi penekanan yang disampaikan oleh Izwaryani S.Ag pada rapat kerja melalui video Confrence 18 Mei 2020. Walaupun ada opsi untuk penundaan kembali.


“Kita harus siap dengan jadwal yang ditentukan oleh Perppu nomor 2 tahun 2020 yaitu pemilihan serentak dilaksanakan 9 desember 2020 walaupun ada opsi penundaan lanjutan.”
Sebagaimana diketahui Sumatera Barat memiliki Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan juga Bupati dan wakil bupati dan serta walikota dan wakil walikota.
Salah satu persiapan adalah pertemuan dengan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se Sumbar yang dilaksanakan kemaren untuk menyiapkan diri dalam bentuk regulasi, administrasi, dan personalia ditambah lagi penyiapan protokol kesehatan standar Covid19.

KPU Sumbar menekankan pentingnya seluruh jajaran hingga PPS dan Verifikator memahami regulasi agar pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sesuai aturan ini tidak lepas dari kontrol yg maksimal dari KPU Kabupaten/Kota kepada jajarannya.
Selain itu KPU Provinsi Sumbar juga meminta semua menyiapkan tahapan secara detail dengan waktu yang terukur. Pelaksanaan Verifikasi sesuai protokol kesehatan Salah satu tantangan yang akan dihadapi penyelenggara adalah pelaksanaan verifikasi faktual sesuai protokol covid 19. Dimana pelaksana dilapangan tidak menjadi penyebar virus korona yang penyebarannya dianggap sangat mudah.


Sebagaimana diketahui verifikasi faktual adalah verifikasi yang langsung bertemu dengan pendukung yang sudah memenuhi syarat secara administrasi. Petugas akan menemui pendukung ditempat tinggalnya dan bertanya langsung tentang dukungannya terhadap calon.
Otomatis pelaksanaan verifikasi faktual mengharuskan penyelenggara kontak langsung dengan banyak orang dengan tetap menjaga sosial distancing dan protokol kesehatan standar covid 19.
Tantangan ini selain masih baru sebagai protokol pelaksanaan ditingkat KPU juga soal anggaran. Anggaran Pemilihan dianggarkan oleh Pemerintah setempat melalui APBD. Dengan pelaksanaan memenuhi protokol kesehatan tentu saja harus ada anggaran yg dikhususkan untuk itu. Belum tentu anggaran yg tersedia mampu memenuhinya dan membutuhkan tambahan anggaran dari APBD.
Selain itu juga, seluruh jajaran pelaksana yang langsung kontak dengan masyarakat harus benar-benar paham bagaimana memutus rantai penyebaran virus korona dan tahu apa yang harus dilaksanakan. Terkait kapan akan dimulainya Pelaksanaan Tahapan Pemilihan serentak tahun 2020 termasuk Verifikasi Faktual menunggu Peraturan KPU tentang tahapan diterbitkan. Akan tetapi jika dihitung mundur awal juni tahapan sudah dilaksanakan termasuk verifikasi faktual.

Comment here